Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan melakukan reformasi besar-besaran di Kementerian Keuangan, menyusul kasus yang melibatkan pejabat di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai Rafael Alun Trisambodo dan Eko Darmanto.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015-2019 Laode Muhammad Syarif. Dia bertemu dengan Sri Mulyani pada Kamis (2/3/2023) bersama Erry Riyana, Amien Sunaryadi, Imam Prasodjo, Zainal Arifin Mochtar, Danang Widoyoko, Karlina Supelli, Bivitri Susanti, Arief Surowidjojo, dan Alissa Wahid.
“Menteri mengatakan akan ada reformasi jilid 2 di Kementerian Keuangan, khususnya di Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai,” ujar Laode kepada CNBC Indonesia, Jumat (3/3/2023).
Laode menjelaskan, reformasi besar-besaran yang disebut reformasi jilid 2 di Kementerian Keuangan berfokus pada peningkatan fungsi dan kinerja Inspektorat Nasional, khususnya dalam melihat LHKPN seluruh pegawai Kementerian Keuangan.
“Verifikasi dan kepatuhan yang mendalam akan ditambahkan dalam penyetoran dan pelaporan dokumen perpajakannya,” kata Laode.
Selain itu, lanjutnya, reformasi jilid 2 juga akan menerapkan jenis pemeriksaan peraturan perundang-undangan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dan diskresi yang besar dari pejabat di bidang perpajakan dan kepabeanan.
“Selain itu, setiap dirjen akan diminta menjadi panutan dalam bertindak dan memperhatikan perilaku pegawainya,” kata Laode.
Dia memastikan, dalam proses reformasi jilid 2, Sri Mulyani akan melibatkan pihak yang diundangnya tadi malam. Dengan demikian, proses reformasi birokrasi dalam kewenangan pengelolaan keuangan negara dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan kepentingan masyarakat.
“Menteri juga akan melibatkan beberapa orang yang tadi malam dipanggil untuk mengawasi program reformasi kedua Kementerian Keuangan,” kata Laode.
Melalui akun Instagram @smindrawati, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga mengungkapkan bahwa Laode dan kawan-kawan lainnya diajak untuk membenahi Kementerian Keuangan saat ini. Mereka dianggap sebagai mitra reformasi birokrasi Kementerian Keuangan sejak 2006.
“Saya mendapat masukan yang sangat baik terkait tindakan korektif dan korektif yang harus dilakukan Kemenkeu dalam menyikapi kejadian saat ini. Mulai dari aspek nilai dan filosofi hingga hal-hal spesifik terkait penyempurnaan regulasi yang memberikan kewenangan diskresi yang disalahgunakan korupsi,” kata Sri Mulyani.
Sebagai informasi, sejak tahun 2006 Kementerian Keuangan telah melaksanakan Reformasi Birokrasi secara besar-besaran yang dilaksanakan melalui 3 Pilar Utama yaitu Pilar Organisasi, Pilar Proses Bisnis, dan Pilar SDM.
Pada saat itu dilakukan pemisahan fungsi penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran hingga terbentuknya KPP sebagai bagian dari modernisasi administrasi perpajakan tahap I.
IKLAN
GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN
[Gambas:Video CNBC]
Artikel Berikutnya
Srimul Bawa Kabar Gembira, APBN Masih Surplus Rp 60,9 Triliun
(miq/miq)
