Jakarta, CNBC Indonesia – Proyek raksasa perpetual gas, Blok Masela yang terletak di Laut Arafura, Maluku kembali menjadi sorotan. Terbaru, salah satu pemegang sahamnya, Shell, menyatakan mundur dari proyek dengan nilai investasi US$ 19,8 miliar itu.
Shell sebagai perusahaan minyak asal Belanda memiliki 35% saham atau hak partisipasi (PI) di Blok Masela, 65% sisanya dimiliki oleh perusahaan Jepang Inpex Corporation.
Karena Shell mengumumkan pengunduran dirinya, pemerintah memutuskan untuk mengusulkan kepada PT Pertamina (Persero) untuk mengambil alih 35% kepemilikan Shell. Nah, kabarnya pembicaraan mengenai akuisisi saham tersebut semakin sulit, karena Shell terlihat menahan diri.
IKLAN
GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN
Tapi tahukah Anda? Dari informasi yang diterima CNBC Indonesia, ternyata tahun depan atau 2024 Blok Masela sudah bisa kembali ke tanah air. Hal itu sebagaimana tertuang dalam rencana pengembangan atau Plan of Development (PoD) yang telah disepakati antara pemerintah dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Blok Masela, dalam hal ini Inpex dan Shell.
“PoD menyatakan, jika dalam jangka waktu lima tahun dari kesepakatan PoD (tahun 2019) tidak ada kemajuan proyek ini, maka akan dikembalikan ke negara,” jelas sumber tersebut kepada CNBC Indonesia.
Oleh karena itu, jika proyek ini benar-benar tidak jalan dan dikembalikan ke negara, Pertamina bisa mendapatkan proyek ini secara cuma-cuma melalui penugasan pemerintah.
Kemarin, di gedung DPR RI, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan jika rencana pengembangan proyek Blok Masela tidak segera dilaksanakan, pihaknya akan melakukan penjajakan.
“Kalau misalnya isu pelepasan PI Shell menjadi salah satu faktor Inpex tidak berhasil, kalau Shell terlalu lama bertahan dan tidak segera melaksanakan disposal yang sudah lama dijanjikan, sejak awal tahun 2020, itu sudah tiga tahun, jadi kami harus meninjau apa yang sudah dilakukan. bisa kami terima,” kata Dwi saat ditemui di DPR, Rabu (24/5/2023).
Dwi berharap rencana pengembangan Blok Masela bisa berjalan lagi. Pasalnya, jika pengusaha dan pemegang IP tidak segera melakukan kegiatan, pemerintah akan segera mengambil sikap.
“Tentu pemerintah mengambil langkah-langkah agar masalah yang tertunda bisa segera diselesaikan. Kami berharap kontraktor dan pemegang PI bertanggung jawab atas POD yang telah disetujui,” katanya.
Seperti diketahui, pemerintah menyampaikan kekecewaannya kepada Shell karena proses negosiasi pengalihan hak partisipasi (PI) 35% ke PT Pertamina berjalan lambat. Hal ini juga akan mempengaruhi jadwal operasi blok migas jumbo.
Sebelumnya, Dirjen Migas Tutuka Ariadji menjelaskan, dengan proses negosiasi pengalihan PI Shell yang cukup rumit, pemerintah harus kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan sumber daya gas dari Blok Masela.
“Masalahnya lama, sehingga pemerintah kehilangan kesempatan. Akhirnya Pak Menteri kecewa, makanya kami ingin menindaklanjuti dan meninjau pod,” ujar Tutuka saat ditemui di Gedung DPR, Selasa (23/5/2019). 2023).
“Kami lihat buahnya lama. (Soal harga) itu urusan bisnis. Saya tidak bisa bilang begitu, tapi pemerintah kecewa karena terlalu lama,” kata Tutuka.
[Gambas:Video CNBC]
Artikel Berikutnya
SKK Migas Sebut Proyek Gas Abadi Ditunda Hingga 2029
(pgr/pgr)
