December 1, 2022
RI Kalah Gugatan Nikel di WTO, Kebijakan Jokowi Tak Berubah!

Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Indonesia masih memiliki sikap tegas terhadap kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel. Meskipun demikian, dinyatakan kalah dalam klaim Uni Eropa dalam laporan panel Badan Penyelesaian Sengketa (DSB) Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menilai putusan panel itu belum memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga pemerintah akan mengajukan banding. Dengan begitu, Indonesia tidak perlu mengubah aturan atau bahkan membatalkan kebijakan yang telah diterapkan sebelumnya. Pemerintah akan melanjutkan larangan ekspor bijih nikel yang berlaku sejak Januari 2020.

“Indonesia tidak perlu mengubah aturan atau bahkan mencabut kebijakan yang dianggap tidak tepat sebelum penyelesaian sengketa diterima oleh Badan Penyelesaian Sengketa (DSB),” katanya dalam Rapat Kerja Gabungan Komisi VII DPR RI, Senin ( 21/11). /2022).

IKLAN

GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN

Pemerintah juga akan mempertahankan kebijakan hilirisasi mineral nikel dengan mempercepat proses pembangunan smelter.

Laporan panel terakhir yang dikeluarkan pada 17 Oktober 2022 memuat beberapa poin konfirmasi.

“Memutuskan bahwa kebijakan ekspor dan kewajiban mengolah dan memurnikan mineral nikel di Indonesia terbukti melanggar ketentuan WTO Pasal XI.1 GATT 1994 dan tidak dapat dibenarkan oleh Pasal XI.2 (a) dan XX (d) GATT 1994,” kata Arifin.

Selanjutnya menolak pembelaan yang disampaikan Pemerintah Indonesia terkait terbatasnya jumlah cadangan nikel nasional dan menerapkan good mining practice (aspek lingkungan) sebagai landasan pertahanan.

Kemudian, laporan final akan diedarkan ke anggota WTO lainnya pada 30 November 2022 dan akan masuk dalam agenda DSB pada 20 Desember 2022.

Setidaknya, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang dianggap melanggar ketentuan WTO. Pertama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Kedua, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Ketiga, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian.

Keempat, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Indonesia bisa saja kalah dari klaim WTO, namun menurutnya yang terpenting dengan menghentikan ekspor nikel mentah, Indonesia bisa mengubah tata kelola nikel di tanah air.

“Sepertinya kita kalah (gugatan) tapi tidak apa-apa, industri kita akhirnya jadi. Jadi kenapa takut? Tidak apa-apa kalah, syukurlah kita menang,” ujar Jokowi dalam acara Workshop Ekonomi 100 yang digelar INDEF dan CNBC Indonesia, Rabu (7/9/2022).

[Gambas:Video CNBC]

Artikel Berikutnya

Jelek, Begini Jadinya Jika RI Kalah Gugatan Nikel di WTO

(wow)