Jakarta, CNBC Indonesia – Indonesia termasuk negara yang menjadi korban janji manis Amerika Serikat (AS) dan negara maju lainnya. Janji manis itu berupa komitmen terkait pembiayaan transisi energi.
Salah satu komitmen pendanaan Cs AS adalah komitmen yang dihimpun dalam Just Energy Transition Partnership atau JETP senilai US$20 miliar untuk pensiun dini PLTU.
Executive Vice President Transisi dan Keberlanjutan Energi PLN Kamia Handayani mengatakan program pensiun dini PLTU sebenarnya hanya bergantung pada bantuan internasional. Pasalnya, program ini sendiri tidak termasuk dalam target Nationally Recognized Contribution (NDC).
IKLAN
GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN
“Itu sangat tergantung ada tidaknya dukungan pendanaan. Apalagi dari sisi internasional. Karena kalau kita lihat target NDC Indonesia, bukan di NDC kita targetkan pensiunan batu bara,” ujarnya saat ditemui usai Green Acara Forum Ekonomi, dikutip Selasa (23/5/2023).
Oleh karena itu, ketika tiba waktunya untuk menghentikan pembangkit listrik tenaga batu bara, akan dinonaktifkan sesuai jadwal. Namun, tidak menutup kemungkinan akan ada upaya percepatan pensiun dini dengan catatan pendanaan eksternal.
“Kalau mengharapkan pensiun dini, tentu perlu mencari dukungan internasional karena ini bukan bagian dari target sukarela Indonesia untuk Perjanjian Paris,” katanya.
Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dalam postingan Instagram @jokowi tak segan mengkritik negara maju yang dinilai memiliki peran penting dalam menghadapi perubahan iklim.
Menurutnya, dukungan pendanaan iklim bagi negara berkembang harus konstruktif dan jauh dari kebijakan diskriminatif atas nama lingkungan. Jokowi pun mengingatkan, pembiayaan dalam bentuk utang hanya akan menjadi beban.
“Saya harus mengatakan: terus terang, negara berkembang meragukan komitmen pembiayaan negara maju sebesar USD 100 miliar/tahun yang sampai saat ini belum terpenuhi,” katanya.
[Gambas:Video CNBC]
Artikel Berikutnya
Video: Blizzard Menghantam AS, 34 Tewas
(pgr/pgr)
