Jakarta, CNBC Indonesia – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengusulkan depo Pertamina Plumpang dipindahkan ke kawasan pelabuhan milik BUMN PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo. Hal ini untuk mencegah terjadinya kebakaran yang mematikan.
Menanggapi hal itu, pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan, pemindahan depo ke pelabuhan di kawasan Tanjung Priok merupakan opsi terbaik. Ini adalah solusi yang lebih sederhana daripada memindahkan pemukiman padat penduduk.
“Agar tidak terjadi lagi ke depan, apakah depo atau orangnya dipindahkan? Saya kira depo itu seperti yang disampaikan Wakil Presiden Ma’ruf Amin,” ujarnya seperti dikutip dari CNN Indonesia, Minggu (5/ 3/2023).
IKLAN
GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN
Banyak keuntungan yang didapat jika depo dipindahkan ke pelabuhan milik Pelindo. Misalnya ketersediaan air yang melimpah dan mudah didapat jika terjadi kebakaran di kemudian hari. Dengan kata lain, pendinginan bisa lebih cepat dan mudah.
Selain itu, Fahmy mengatakan distribusi BBM bisa lebih efektif dan murah. Pasalnya, BBM bisa dialirkan langsung dari kapal tanker ke kilang.
Meski begitu, dia mengakui pemindahan depo ke pelabuhan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Namun, hal ini bisa disederhanakan karena baik Pertamina maupun Pelindo adalah perusahaan milik pemerintah.
“Masalah penghitungan investasi dan sebagainya di kalangan BUMN. Menteri Erick Thohir tinggal memesan lahan untuk depo. Itu lebih mudah daripada gubernur harus merelokasi warga dalam jumlah besar,” ujar Fahmy.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa melihat pemerintah tidak boleh berpuas diri memindahkan depo ke pelabuhan. Wacana ini harus diikuti dengan kajian teknis, ekonomi, sosial dan lingkungan yang lengkap.
Ia mengatakan, relokasi depo bisa berlangsung 5 tahun. Sebab, perlu ada pengalihan pipa dari kilang Balongan dan pipa dari Terminal Tanjung Priok. Selain itu, harus ada desain, tender, konstruksi, serta mendapatkan izin dan sebagainya.
Padahal, depo harus tetap beroperasi. Sehingga menurutnya yang perlu segera dilakukan adalah membuat buffer zone antar depo sesuai dengan jarak aman minimal yang menjadi standar fasilitas penyimpanan BBM.
“Kebakaran kemarin menunjukkan bahwa keselamatan dan keamanan objek penting ini sangat rentan dan berpotensi memperburuk ketahanan energi kita. Saran saya kepada pemerintah dan Pertamina, selesaikan masalah ini sebelum membuat wacana pemindahan depo,” ujar Fabby.
[Gambas:Video CNBC]
Artikel Berikutnya
Dinas Pemadam Kebakaran Pertamina, Dinas Pemadam Kebakaran Kerahkan 18 Alat Pemadam Kebakaran
(hsy/hsy)
