Jakarta, CNBC Indonesia – Terminal atau Depo BBM Plumpang, Jakarta Utara milik PT Pertamina (Persero) pada Jumat (3/3/2023) pukul 20.20 WIB mengalami kebakaran. Kejadian ini memakan korban jiwa. Akibat kebakaran ini, tercatat sekitar 19 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka, berdasarkan data yang tercatat di Koja 01 Koja, Jakarta Utara, Senin (6/3/2023).
Akibat kejadian ini, polemik tentang keberadaan depo BBM menjadi perbincangan umum. Tanpa tanggung jawab, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun memberikan dua opsi solusi jangka panjang agar kejadian ini tidak terulang kembali. Pilihan keduanya adalah memindahkan warga di sekitar Depot BBM Pertamina Plumpang atau memindahkan depot BBM ke lokasi lain.
“Bisa jadi Plumpang dipindahkan ke reklamasi atau warganya direlokasi, direlokasi,” kata Jokowi saat berkunjung ke Pos Pengungsi di Ruang Bersama Panti Asuhan Terpadu (RPTRA) Plumpang, Jakarta Utara, Minggu (5/3/2023). . ).
IKLAN
GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN
Kemarin, Senin (3/6/2023), Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan pemerintah dan PT Pertamina (Persero) sepakat memindahkan Depot BBM Plumpang ke lahan milik PT Pelabuhan Indonesia (Persero) alias Pelindo. . Menurut kabar, depo BBM Pertamina akan dipindahkan ke Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.
“Kemudian juga sudah kami simpulkan akan memindahkan pabrik (Plumpang Depo) ke lahan Pelindo,” kata Erick usai menggelar rapat dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Senin (03/06/2023).
Sebelum mengomentari lebih jauh kebijakan pemerintah tersebut, ada baiknya Anda mengulik dulu asal muasal dibangunnya Terminal BBM di Plumpang, Jakarta Utara.
Terhitung sejak tahun 1970-an, pendirian depo ini tak lepas dari situasi oil boom alias lonjakan harga minyak dunia yang menyebabkan Pertamina mendapatkan “rejeki nomplok”.
Oil Boom adalah istilah untuk menyebut besar kecilnya perdagangan minyak suatu negara – salah satunya akibat lonjakan harga minyak dunia – yang membuat negara tersebut untung besar. Dan Indonesia mengalaminya pada tahun 1970-an.
Saat itu, harga minyak naik tajam akibat negara-negara Arab memboikot pasar global. Akibatnya, Indonesia yang tercatat sebagai net eksportir minyak tiba-tiba mendapat permintaan minyak yang besar sehingga membuat pemerintah menerima kekayaan yang besar.
Kekayaan ini kemudian digunakan sebagai modal pembangunan. Pertamina sendiri saat itu turut andil membantu negara dalam menciptakan industri berat, salah satunya adalah BUMN di bidang industri baja, PT Krakatau Steel. Tak hanya itu, menurut catatan Rhenald Kasali dalam ‘Pertamina on the Move’, Pertamina juga mulai melakukan ekspansi aset.
Pendirian aset baru ini untuk menggantikan aset warisan Belanda. Salah satu aset baru tersebut adalah Depot BBM Plumpang.
Depo BBM ini dibangun pada tahun 1971 dan beroperasi pada tahun 1974. Bangunan tersebut berdiri di daerah Plumpang yang pada saat itu masih didominasi oleh daerah rawa. Jadi, tidak ada yang menghentikan Pertamina membangun depo BBM di kawasan ini.
Hanya ketika Jakarta menjadi lebih padat dan orang mulai berdatangan, lahan kosong dibuka untuk perumahan. Ini telah terjadi sejak akhir 1980-an. Ungkapan Lubis dalam ‘Jakarta 1970-an’ (2018) menyebutkan bahwa pada tahun 1980-an banyak pohon karet dan rawa yang diubah menjadi pemukiman seperti di kawasan Kebayoran, Pondok Indah termasuk kawasan Plumpang, Jakarta Utara.
Di Plumpang, perlahan-lahan warga bermukim di sekitar depo secara ilegal. Awalnya tidak ada masalah dengan penempatan di sana. Namun akhir-akhir ini semakin banyak orang yang datang dan menjadikan kawasan tersebut sebagai kawasan pemukiman. Bahkan, warga setempat justru menyalahkan keberadaan depo yang dianggap tidak layak dibangun di sana. Ini aneh, karena depo sudah ada sebelum penduduk datang dan membangun rumahnya.
Salah satu masalah yang tercatat dalam sejarah adalah banjir. Mengutip Restu Gunawan dalam ‘Kegagalan Sistem Kanal’ (2010), pada tahun 1980-an depo tersebut dilanda banjir yang menyebabkan kelangkaan bahan bakar di wilayah Jakarta.
Namun, masalah ini tidak lagi menjadi masalah karena banjir hanya bersifat sementara. Sejak saat itu, permasalahan yang selalu muncul adalah masalah legalitas tempat tinggal warga. Namun, ada juga masalah seperti kebakaran yang terjadi pada tahun 2009 lalu.
Mengutip CNN Indonesia, warga di sana dinyatakan ilegal sejak awal. Mereka tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). Setelah bertahun-tahun, mereka baru mendapat legitimasi pencatatan sipil dari negara setelah Joko Widodo menjadi Gubernur DKI Jakarta. Mengutip detikcom, pada 2012 saat Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta, warga setempat diberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Selanjutnya, pada era Gubernur DKI Jakarta yang dijabat oleh Anies Baswedan, Pemprov DKI mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk membantu mengelola pelayanan publik bagi warga yang telah mendaftarkan tempat tinggalnya berdasarkan KTP yang diterbitkan selama ini. era Jokowi. IMB merupakan wilayah IMB yang mencakup enam RW di tiga kelurahan.
Pasca kebakaran di depo minyak Jumat lalu, “perebutan” lahan antara depot dan warga sudah berakhir. Pemerintah melalui Menteri BUMN akhirnya secara resmi menyatakan akan memindahkan depo yang sudah berdiri hampir 50 tahun itu ke lokasi lain yakni lahan milik Pelindo, di kawasan Kalibaru, Kabupaten Cilincing, Jakarta Utara.
[Gambas:Video CNBC]
Artikel Berikutnya
Terminal Minyak Plumpang Terbakar, Ini Pernyataan Pertamina
(mfa/mfa)
