liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
February 3, 2023
Gajian Lancar, PNS Diminta Tak Ngeluh Mutasi ke Luar Kota

Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan, masih banyak pegawai negeri sipil (ASN) yang menerima bansos atau bansos. Hal ini disebabkan dampak banyaknya data kependudukan yang masih dirahasiakan.

Oleh karena itu, kata dia, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden No. 132 Tahun 2022 pada Desember 2022 agar data rahasia lebih terintegrasi dan diminimalkan. Tujuannya agar program pemerintah tidak lagi salah sasaran dengan data yang tidak jelas.

IKLAN

GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN

“Kemarin mulai terlihat dari pendataan masih banyak penerima bansos ASN yang masih menerima bantuan. Nanti kita cek apakah ASN di bawah memang membutuhkan atau karena pendataan dan sebagainya,” kata Anas. pada acara Renungan dan Resolusi 9 Tahun KASN 2023 yang disiarkan secara daring, Senin (16/1/2023).

Oleh karena itu, melalui Peraturan Presiden yang mengatur tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), kata Anas, pemerintah mengamanatkan agar data di berbagai instansi diintegrasikan dan dirahasiakan. Caranya dengan membuat aplikasi di bidang pemerintahan, tidak lagi berdiri sendiri.

“Karena efisiensinya ke depan, targetnya bisa dilihat kalau nanti berbagai sistem aplikasi ini bisa digabungkan, paling tidak kita konsolidasikan 624 aplikasi dalam regulasi yang sedang dibuat dalam bentuk PP (Peraturan Pemerintah) dan Permen ( Peraturan Menteri),” kata Anas.

Menurut dia, database SPBE akan berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Informasi Geospasial, serta data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Publik Kementerian Dalam Negeri. Data kependudukan ini, menurut Anas, sangat penting karena di Indonesia cukup banyak rahasianya dibanding negara lain.

“Ini yang akan saya kejar, kita akan duduk secara detail dengan Mendagri, juga Menko, apa sebenarnya data kependudukan yang tidak bisa diakses secara bebas sehingga mempersulit akses data kependudukan,” dia berkata.

Menurut Anas, di Singapura hanya ada 2 jenis data kependudukan yang dirahasiakan, sedangkan di Indonesia bisa sampai 5 jenis data kependudukan. Oleh karena itu, menurutnya kerahasiaan data yang tidak perlu perlu diintegrasikan dan diakses antar lembaga agar bisa masuk ke dalam satu sistem.

“Setidaknya ada 5 data di Dispennduk yang harus dirahasiakan, jadi tidak semua data bisa dibuka. Kalau hanya 5 berarti orang lain bisa dan bisa mengakses, termasuk kita minta ke Kepala BKN, data Dukcapil dengan data BKN. Kemarin itu mulai terlihat dari keselarasan data, kata Anas.

Dalam Prepres tersebut, Anas menegaskan bahwa mandat sebagai Koordinator SPBE adalah Kementerian PAN dan RB, bersama Kementerian Dalam Negeri, Komunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas, BSSN, dan BRIN. Dengan begitu, data di lembaga-lembaga tersebut akan diintegrasikan ke dalam sistem aplikasi untuk menghasilkan berbagai kebijakan.

“Inilah yang kami harap dapat diintegrasikan ke depan sebagai pekerjaan rumah kami. Jika tidak semua program solusi, program aplikasi A muncul aplikasi A, program B muncul aplikasi B, setiap program membuat aplikasi, jika ini terus berlanjut maka akan ada jutaan aplikasi resmi kita malah bikin irit,” ujarnya.

Ia menargetkan integrasi data ke dalam SPBE dapat terealisasi pada tahun 2024, sehingga indeks SPBE Indonesia yang saat ini berada pada level 0,7 dapat dibandingkan dengan negara maju lainnya seperti Finlandia dan Denmark yang indeks SPBE-nya sudah berada pada level 0,7. 0,91.

“Biasanya tahun 2028 indeks kita capai. Tapi kalau mulai hari ini hampir sama atau sama tahun 2024, tentu dengan akselerasi. Ternyata SPBE itu kunci dari hampir banyak masalah. Kalau SPBE berjalan maka indeks lainnya akan terbawa, termasuk indeks korupsinya,” kata Anas.

[Gambas:Video CNBC]

Artikel Berikutnya

PNS Ditiadakan dan Diganti Robot, Ini Rencana Terbaru Jokowi!

(mij/mij)