December 1, 2022
Menteri ESDM Pelototi Perusahaan Tambang Nakal! Ini Cirinya

Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, menyatakan akan mengatur Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan tambang nakal yang diduga bekerja sama dengan penambang liar.

Menurut Arifin, saat ini pemerintah sedang mengkaji RKAB yang diajukan perusahaan tambang tersebut. Hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran praktik pertambangan di kawasan tersebut yang saat ini sedang diusut oleh pemerintah.

“Kita lihat sejarahnya, selama beberapa tahun. Berapa kapasitas produksi yang diajukan dan berapa yang terealisasi, sehingga jika ada tanda-tanda buruk tentu itu otomatis menjadi target kita untuk menindaklanjuti di lapangan,” kata Arifin, Senin. .(22/11/2022).

IKLAN

GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN

Sebelumnya, emiten pertambangan PT Timah Tbk (TINS), meminta pemerintah menindak tegas penambang liar. Pasalnya, hal tersebut sangat mempengaruhi hasil produksi timah perseroan yang pada semester pertama tahun ini mengalami penurunan.

PT Timah Tbk (TINS) menyatakan produksi timah pada semester I 2022 turun 14% menjadi 9.901 ton dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 11.457 ton. 39% atau 3.829 ton berasal dari tambang darat, sedangkan sisanya 61% atau 6.072 ton berasal dari tambang lepas pantai.

Sekretaris Perusahaan TINS, Abdullah Umar Baswedan menjelaskan, dalam kegiatan penambangan yang dilakukan oleh masyarakat, kompensasi diberikan sebagai hasil kerjasama antara perusahaan dengan masyarakat.

“Kami justru kerja sama dengan ganti rugi. Mereka menambang di lokasi kami, lalu kami kerja sama dan ada ganti rugi,” ujarnya, Senin (5/9/2022).

Menurut dia, meroketnya harga logam yang sangat tinggi, ditambah dengan adanya penambang liar, membuat selisih harga sebagai ganti rugi. Sehingga produksi di lokasi hulu tidak masuk ke PT Timah, karena selisih harga tersebut.

“Di tambang rakyat, mereka menambang, memang ada perbedaan harga dalam hal ganti rugi. Harga produksi di lokasi hulu kami tidak masuk ke PT Timah karena perbedaan harga,” tambahnya.

Karena itu, Abdullah berharap pemerintah bisa turun tangan dengan melibatkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), terkait penambang liar tersebut. Sebab, melalui penguasaan RKAB, pemerintah bisa menjamin produksi timah perusahaan.

[Gambas:Video CNBC]

Artikel Berikutnya

Duh, Memberantas Penambangan Liar Tidak Cukup Melalui Pendekatan Hukum

(menikah/menikah)