Jakarta –
Kejaksaan Agung (Kejaksaan Agung) menjelaskan beberapa perkembangan dalam mendeteksi dugaan korupsi di proyek stasiun pemancar dasar (BTS) 4G Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (kesetiaan) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Infokom). Menteri Komunikasi dan Informatika (Menteri Komunikasi dan Informasi) Plat Johnny G diperiksa ulang dan adik mengembalikan fasilitas uang ke negara.
Kasus Awal
Kasus ini bermula dari proyek infrastruktur telekomunikasi berupa penyediaan infrastruktur base station 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4 dan 5 yang dibangun di daerah perbatasan, terluar dan terbelakang (3T) agar akses internet merata. . seluruh negara.
Sebanyak 7.904 BTS 4G akan dibangun yang terbagi dalam dua tahap, yakni tahap pertama sebanyak 4.200 BTS pada 2021 dan tahap kedua sebanyak 3.704 BTS pada 2022.
IKLAN
GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN
Untuk pengadaan paket 1, 2, 3, 4 dan 5, pengembangan infrastruktur Bakti Kominfo bekerjasama dengan Fiberhome, Telkom Infra, Multitrans Data, Aplikanusa Lintasarta, Huawei, SEI, IBS dan ZTE.
Pelaksanaan proyek ini terdiri dari lima paket kontrak payung untuk tahun anggaran 2021 hingga 2024, yang terdiri dari unsur belanja modal dan belanja operasional sebesar Rp28,3 triliun, yang akan dibiayai pada setiap tahun anggaran dari kewajiban pelayanan universal (USO). komponen. .
Selain dana yang berasal dari USO, sebagian dana lainnya berasal dari alokasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk sektor Cominfo dan Rupiah Murni (RM).
Namun dalam pelaksanaan perencanaan dan pelelangan, terbukti tersangka telah memanipulasi dan mengkondisikan proses pengadaan sehingga dalam proses pengadaan tidak terdapat syarat persaingan yang sehat dan akhirnya diduga harga yang terlalu tinggi. harus dibayar oleh negara.
Selain mengusut kasus korupsi, Kejaksaan Agung juga mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari tindak pidana asal terkait kasus ini.
Menkominfo kembali diperiksa Kejaksaan Agung
Pemeriksaan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate oleh Kejaksaan Agung rencananya akan digelar pada Rabu (15/3). Ini kali kedua Johnny diperiksa setelah sebelumnya pada 14 Februari.
“Kenapa kami memanggilnya untuk memberikan keterangan? Yaitu untuk mendalami perannya sebagai pengguna anggaran, kami ingin mengetahui sejauh mana pengawasan dan pertanggungjawabannya sebagai pengguna anggaran,” kata Direktur Penyidikan di DPR. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Kuntadi dalam konferensi pers hari ini, Senin (13/3/2023).
“Bagaimana kami tahu ada biaya dalam kasus ini dan biaya ini hasil konspirasi jahat. Jadi, kami ingin tahu sejauh mana fungsi pengawasan sudah dilakukan,” imbuhnya.
Kuntadi juga menjelaskan alasan lain pemanggilan Menkominfo oleh Kejagung, karena juga ingin mengetahui sejauh mana perencanaan pembangunan BTS sudah dilakukan.
Seperti diketahui sesuai dengan yang tertulis dalam RPJMN, pembangunan BTS direncanakan dilakukan dalam jangka waktu lima tahun berturut-turut. Namun, tanpa perencanaan pembangunan akan dilakukan dalam jangka waktu satu tahun, sehingga kita tahu pelaksanaannya tidak sesuai dengan rencana. Kami juga harus mengkonsolidasikan periode ini. sadarlah,” katanya.
Faktor lain yang membuat Kejaksaan memanggil Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Kejaksaan mengetahui adanya manipulasi pembangunan proyek.
“Kami juga ingin mengetahui manipulasi perkembangan progres proyek yang awalnya tidak mencapai 100% di laporan, seolah-olah sudah 100%, sehingga pembayaran bisa dilakukan, meski kemudian diketahui menjadi kesalahan. sehingga dikirim ke rumah. Sekarang, kami ingin tahu sejauh mana akuntabilitasnya,” kata Kuntadi.
Halaman berikutnya adalah adik dari Menteri Komunikasi dan Informatika, menyerahkan uang dan daftar penyitaan aset terbaru oleh Kejaksaan Agung.
