December 2, 2022
Luhut Usul Ganti Rugi Tragedi Montara Rp2 T Dikelola Koperasi

Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengusulkan kepada Satgas Montara agar dibentuk koperasi agar penyaluran santunan dapat dikelola secara profesional bagi nelayan di perairan Nusa Tenggara Timur yang terdampak ledakan minyak Montara rig.

Luhut mengatakan PTT Eksplorasi dan Produksi (PTTEP), yang merupakan perusahaan minyak dan gas dari Thailand yang beroperasi di Australia, setuju untuk memberikan kompensasi kepada 15.000 nelayan yang terkena dampak, sebesar AUD 192,5 juta atau USD 129 juta. Sedangkan penyalurannya sebesar AUD 6.000 hingga AUD 7.000 per nelayan, dan diperkirakan akan dibayarkan pada Maret 2023.

Luhut menyuarakan rekomendasi ini agar uang ganti rugi dapat dikelola secara profesional dan aman bagi nelayan.

IKLAN

GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN

“Angka sebesar AUD 192,5 juta ini dikelola dengan baik dan diberikan langsung kepada para nelayan. Saya mengusulkan untuk dibentuk koperasi bagi para nelayan dan dikelola secara profesional, jangan sampai uangnya habis,” kata Luhut dalam konferensi pers pemutakhiran status Montara. kasus dan menyampaikan hasil perundingan di kantor Kemenko Marves, Jakarta, Kamis (24/11/2022).

Lebih lanjut, Luhut meminta agar persiapan dan penyelenggaraan pendistribusian dilakukan secara profesional.

“Jadi nanti kami akan usulkan ke masyarakat berapa modal yang harus dibuat, kegiatan apa saja yang ada. Misalnya perahu untuk mereka upgrade perahu,” ujarnya.

Tak hanya itu, dari dana kompensasi itu, Luhut juga berencana membentuk organisasi nelayan untuk nelayan. Namun, modal ini akan dihitung ulang oleh para profesional, setelah dikurangi biaya pengacara dan lain-lain.

“Jadi nanti saya suruh hitung modal awal ya Rp. 100 miliar, sampai masyarakat di sana benar-benar sejahtera,” lanjut Luhut.

Sebagai informasi, sudah lebih dari satu dekade tumpahan minyak Montara terjadi di Laut Timor, akibat meledaknya kilang minyak Montara milik perusahaan asal Thailand, PTTEP, yang terjadi pada 2009 lalu.

Namun, dampak dari kasus tumpahan minyak tersebut masih dirasakan oleh masyarakat terutama di Kabupaten Rote Ndao dan Kupang yang tercemar tumpahan tersebut.

Sebagai informasi, Pengadilan Federal Australia di Sydney dalam putusannya memenangkan gugatan terhadap 15 ribu petani rumput laut dan nelayan asal Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Jumat (19/03/2021). Hakim Pengadilan Federal untuk kasus ini, David Yates mengatakan, tumpahan minyak tersebut menimbulkan kerugian material, menyebabkan kematian dan kerusakan pada rumput laut yang merupakan mata pencaharian petani.

[Gambas:Video CNBC]

Artikel Berikutnya

Penjelasan Luhut Soal Beli Migor Wajib Pakai CareProtect

(miq/miq)