Jakarta, CNBC Indonesia – Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyuarakan kritik kerasnya terhadap kebijakan subsidi BBM yang ada pada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Ia tidak mempermasalahkan subsidi, namun menurutnya subsidi tidak boleh diberikan secara terus menerus.
“Dari sisi pemerintah dan tentunya mempengaruhi perekonomian nasional, pemerintah harus memiliki daya beli yang kuat. Oleh karena itu, pemerintah harus mengurangi dampak subsidi yang tidak perlu,” ujarnya dalam sesi Nation Hub CNBC Indonesia, dikutip Minggu (21). . /5/2023 ).
IKLAN
GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN
Menurutnya, masyarakat sebenarnya mampu membeli minyak, meski tanpa kebijakan subsidi. Hal itu juga terjadi pada masa jabatannya sebagai wakil presiden pada 2005, saat menaikkan harga BBM hingga 100%.
“Pengalaman saya waktu itu tahun 2005 harga BBM dinaikkan sampai 100% masyarakat menerimanya,” ujarnya.
Selain itu, JK juga mengacu pada peningkatan nilai ekspor. Tapi sebenarnya itu juga tidak disertai dengan cadangan devisa yang bagus.
JK juga menilai kebijakan hilirisasi pemerintah sudah tepat. Namun, catatan menunjukkan bahwa dampaknya belum maksimal bagi masyarakat Indonesia.
“Hilir hanya akan berdampak baik jika dijalankan oleh pengusaha nasional. Jika semua dilakukan oleh asing, maka dampaknya kecil,” ujarnya.
Kebijakan pemerintahan Jokowi saat ini juga harus terus dievaluasi.
Pemerintah berikutnya tidak memiliki kewajiban untuk melanjutkan kebijakan saat ini.
“Pemerintah mana pun ke depan harus mengevaluasi hal ini. Jangan mengikuti kebijakan pemerintah saat ini,” pungkasnya.
[Gambas:Video CNBC]
Artikel Berikutnya
JK Sebut Kebijakan Jokowi Tak Layak Dilanjutkan
(Luc/Luc)
