December 1, 2022
Karyawan Tak Ikut Program Pensiun, Perusahaan Bakal Disanksi!

Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah dilaporkan telah menambahkan klausul untuk mewajibkan perusahaan yang beroperasi di negara tersebut untuk mendaftarkan karyawannya sebagai peserta dana pensiun.

“Program pensiun wajib termasuk program jaminan hari tua (JHT) di DIM pemerintah terbaru nomor 4243,” terang anggota Komisi XI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga anggota Panja PPSK RUU Anis Byarwati dalam bukunya. keterangan, Selasa (22/11/2022) ).

Dengan ketentuan saat ini, kata Anis, perusahaan tidak perlu mendaftarkan pegawai atau pekerjanya untuk mengikuti program jaminan pensiun.

Sehingga tidak ada larangan bagi perusahaan yang tidak mengikutsertakan karyawannya, atau dengan kata lain menghapuskan program jaminan pensiun.

Dalam harmonisasi program pensiun, Anis mengatakan pemerintah akan menyelaraskan semua program pensiun sebagai upaya meningkatkan perlindungan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum.

“Dalam usulan pemerintah tentang koordinasi program pensiun ditambahkan sanksi untuk meningkatkan perlindungan hari tua dan kesejahteraan umum,” jelas Anis.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Kamis (11/10/2022) mengungkapkan, pemerintah telah menyerahkan DIM (Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)) ke Komisi XI DPR bersama DPR. persetujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 28 Oktober 2022.

IKLAN

GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN

Dalam DIM, pemerintah mengusulkan penambahan klausul reformasi dana pensiun.

“Meningkatkan perlindungan hari tua bagi tenaga kerja Indonesia, mendorong peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan program pensiun, dan mempercepat penghimpunan dana jangka panjang sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan,” jelas Sri Mulyani.

[Gambas:Video CNBC]

Artikel Berikutnya

Sri Mulyani Tanggapi Kritik Soal Omnibus Law Keuangan, Simak!

(cap/mij)