Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) memang tak gentar dengan Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Pemerintah Indonesia telah menyatakan siap menentang klaim Uni Eropa di WTO terkait kekalahan klaim larangan ekspor nikel.
Melalui pesannya, Jokowi menginstruksikan para menterinya untuk tidak takut melawan Uni Eropa di WTO. Seperti diketahui, Indonesia kalah dalam gugatan di WTO terkait larangan ekspor nikel pada Oktober 2022.
“Tahun lalu kita kalah gugatan oleh Uni Eropa. Tapi saya bilang ke menteri, jangan berhenti. Lawan! Jadi kita banding, kita tidak tahu kalah lagi. Tapi kalau kita berbalik, jangan berharap negara ini menjadi negara maju,” kata Presiden Jokowi. Pembukaan Musyawarah Pemuda PP Muhammadiyah XVII sekali waktu.
IKLAN
GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN
Seperti diketahui, selain melarang ekspor nikel, pada pertengahan tahun ini Presiden Jokowi juga akan melarang ekspor bijih bauksit ke luar negeri. “Nanti ada gugatan lagi, pasti ada gugatan lagi. Ya kita lawan lagi, kalau kalah maju terus, jangan kalah, kita percaya lagi,” ujarnya.
Selain hilirisasi, Presiden juga menyiapkan langkah untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Salah satunya dengan menciptakan ekosistem yang dibutuhkan oleh negara lain seperti ekosistem baterai kendaraan listrik (EV).
Menurut Jokowi, Indonesia perlu menengok negara tetangga seperti Taiwan, Korea Selatan, dan Jepang yang berhasil menjadi negara maju. Ia juga enggan bercermin pada negara-negara Amerika Latin yang sejak 1950-an hingga 1960-an bertahan di negara berkembang.
Untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju, kata Jokowi, Indonesia memiliki bahan baku untuk membuat kendaraan listrik atau baterai EV. Dimana kedepannya baterai kendaraan listrik ini akan menjadi ekosistem yang dibutuhkan negara lain.
“Karena kita punya nikel, kita punya nikel, kita punya tembaga, kita punya timah, kita punya bauksit, karena semua komponen yang dibutuhkan mobil listrik ada di Indonesia,” ujar Presiden Jokowi.
Baru sekarang, kata Presiden Jokowi, yang dibutuhkan Indonesia adalah bagaimana mengintegrasikan nikel di Sulawesi, tembaga di Sumbawa dan Papua, timah di Bangka Belitung dan Kalimantan Barat menjadi barang yang disebut baterai EV dan ekosistem yang lebih besar.
“Untuk menjadi mobil listrik di masa depan, semua negara membutuhkannya dan nilai tambah yang kita dapatkan bisa berlipat. Jangan sampai puluhan tahun bahkan ratusan tahun sejak zaman VOC yang diekspor selalu berupa bahan mentah sehingga nilai tambah kita meningkat. tidak ada,” kata Jokowi.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah resmi mengajukan banding terhadap keputusan WTO pada 8 Desember 2022 yang menyatakan bahwa kebijakan pelarangan ekspor nikel dan hilirisasi nikel melanggar aturan perdagangan internasional. Namun, hingga saat ini pemerintah dan Uni Eropa masih menunggu pembentukan Appellate Body WTO.
“Indonesia dan Uni Eropa masih menunggu hakim dibentuk Badan Banding WTO yang saat ini belum ada karena ada pembatasan pemilihan Badan Banding oleh Anggota WTO Amerika Serikat,” kata Zulkifli kepada CNBC Indonesia , Senin (13/2/2023). .
Sementara itu, dengan pencekalan tersebut, Zulhas menyebut sedikitnya ada 25 kasus banding yang menunggu antrean untuk diproses di Badan Banding WTO. Namun, pemerintah dan pengacara telah menyiapkan argumen untuk menguji keputusan panel sebelumnya yang dianggap keliru dalam menafsirkan aturan WTO.
“Indonesia meyakini bahwa kebijakan hilirisasi tidak melanggar komitmen Indonesia terhadap WTO dan Indonesia akan tetap konsisten dengan aturan WTO,” ujarnya.
[Gambas:Video CNBC]
Artikel Berikutnya
RI Kalah Jas Nikel di WTO, Jokowi Tegas Akan Lakukan Ini
(pgr/pgr)
