Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Jokowi menjawab keraguan sejumlah pihak terkait kepastian proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Selain terus mengundang partisipasi investor asing, proyek IKN dengan dana APBN disalurkan melalui beberapa kontrak pembangunan.
Belum lama ini, Pemerintah mengundang investor dan mitra bisnis Jepang untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) karena dijamin dengan landasan hukum yang kuat yakni UU No. 3 Tahun 2022 tentang Surat Utang Negara.
Pemerintah Indonesia telah membentuk Otorita IKN (OIKN) yang akan melaksanakan penyiapan, pengembangan, pengalihan dan pengelolaan IKN. OIKN akan mendukung penuh investor yang akan berpartisipasi membangun IKN melalui mekanisme Public Private Partnership (PPP).
IKLAN
GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN
“Pembangunan IKN tahap pertama akan berlangsung pada tahun 2022-2024 dengan fokus pembangunan di Wilayah Perencanaan (WP)-I atau Kawasan Inti Pemerintah Pusat (KIPP) seluas 6.671 ha. Dari luasan tersebut, 49% (3.271 ha) akan dipertahankan sebagai kawasan hutan,” kata Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Diana Kusumastuti mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, di Keidanren Japan Indonesia Economic Committee acara di Tokyo, Jepang pada Selasa (28/2/2023).
Kawasan Perencanaan KIPP (WP-I) dibagi menjadi 3 (tiga) zona yaitu Zona 1A (Pemerintahan Inti), Zona 1B (Pemerintah-Pendidikan-Perumahan), dan Zona 1C (Pemerintah – Kesehatan – Perumahan). Seluruh pembangunan konstruksi dilaksanakan dengan menggunakan Building Information Modeling (BIM) dan Geographic Information System (GIS).
Pembangunan infrastruktur IKN yang dilaksanakan Kementerian PUPR tahap awal 2022-2024 terdiri dari sekitar 63 proyek konstruksi dengan total biaya USD 4,5 miliar atau Rp 62 triliun yang seluruhnya dari anggaran pemerintah. Hingga pekan ke-2 Februari 2023, beberapa proyek telah dikontrak dengan total biaya USD 1,58 miliar, sekitar Rp 24 triliun.
Ketua Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga, juga memaparkan detail pembangunan IKN yang meliputi konsep desain, pengembangan tata guna lahan dan zonasi, serta penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, sanitasi. , pengelolaan limbah, dan fasilitas utama pemerintah.
Danis juga mengatakan pengembangan IKN sebagai ekosistem perkotaan dilaksanakan dengan benar-benar memenuhi nilai kualitas perkotaan yang terintegrasi dari parameter fungsional, visual, lingkungan menuju IKN Bandar Hutan Pintar.
“Kementerian PUPR sudah mulai membangun berbagai infrastruktur di IKN sebagai bukti keseriusan Pemerintah dalam membangun IKN,” kata Danis.
Upacara tersebut juga dihadiri oleh Duta Besar RI untuk Jepang Heri Akhmadi, Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi, dan Wakil Ketua Otoritas IKN Dhony Rahajoe.
Sebelumnya, Presiden Jokowi untuk kesekian kalinya melakukan kunjungan langsung ke lokasi Istana Kepresidenan di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Kamis (23/2/2023). Jokowi menyatakan keyakinan bisa merayakan hari kemerdekaan Indonesia pada Agustus 2024.
Nyatanya, jawaban Jokowi cukup mengejutkan karena masih ada pihak yang meragukan IKN. Jokowi juga menegaskan pembangunan IKN tetap berjalan dan pengerjaan fisik terus dilakukan.
Menurutnya, proyek pembangunan IKN bukanlah proyek jangka pendek dan membutuhkan waktu 10 hingga 15 tahun untuk membangunnya. Namun, Presiden menegaskan pembangunan infrastruktur IKN sudah dimulai di lapangan.
“Jadi kalau ada yang masih ragu, lapangannya sudah pindah seperti ini,” jelas Jokowi dalam keterangannya, dikutip Jumat (24/2/2023).
[Gambas:Video CNBC]
Artikel Berikutnya
Jokowi Jual IKN ke Investor: Tak Ada di Negara Lain
(hai/hai)
