Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia tidak akan berhasil tanpa sinergi atau kerja sama yang dilakukan berbagai pihak.
PUPR, kata dia, tidak akan bisa menggarap proyek infrastruktur tanpa dukungan pihak lain, salah satunya melalui inovasi pembiayaan dengan skema kemitraan pemerintah-bisnis (KPBU).
“Saya (Kementerian PUPR) kalau tidak mendapat dukungan, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kita semua gotong royong. Kenapa begini? Karena dalam semangat kita semua harus bergotong royong,” ujarnya pada Perayaan HUT ke-13 PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, beberapa waktu lalu.
IKLAN
GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN
Dikatakannya, skema KPBU membuat kegiatan pembangunan proyek infrastruktur menjadi tanggung jawab bersama yang besar, karena akan diawasi oleh banyak pihak termasuk Kementerian Keuangan.
Dia menjelaskan, di Kementerian PUPR, 20 proyek dilaksanakan melalui skema KPBU dari 48 proyek yang dijamin oleh PT PII melalui pembiayaan inovatif.
“Lebih dari Rp 200 triliun dari KPBU. Jadi kita tidak hanya melaksanakan yang ditugaskan setiap tahun, tapi dari KPBU ada Rp 250 triliun lagi untuk 20 proyek. Dan sekarang sudah siap,” jelas Basuki. .
Pembiayaan inovatif merupakan salah satu upaya mengatasi keterbatasan anggaran pemerintah dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur. Salah satu alternatif pembiayaan adalah dengan menggunakan skema KPBU.
Sementara APBN 2020-2024 diproyeksikan hanya mampu memenuhi 30% atau sekitar Rp 623 triliun dari total kebutuhan anggaran untuk penyediaan infrastruktur sebesar Rp 2.058 triliun.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga menjelaskan skema KPBU penting karena keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meski begitu, kata dia, Kementerian Keuangan adil dalam mengalokasikan APBN untuk setiap kebutuhan, termasuk infrastruktur.
Karena itu, dia mengaku akan terus mempelajari skema KPBU. Dia menjelaskan, pihaknya sedang mencari skema KPBU untuk berbagai proyek infrastruktur, terutama transportasi. Ini termasuk kereta api, bandara dan pelabuhan.
“Kita upayakan KPBU karena APBN terbatas. Kita dikasih alokasi, saya terima apa saja. Kita yakin Kemenkeu adil. Saya juga untuk satu hal penting bagi kita, APBN kita terbatas, tapi kita mau banyak,” kata Budi Karya.
[Gambas:Video CNBC]
Artikel Berikutnya
PII Nyatakan Dukungannya Terhadap Infrastruktur Berkelanjutan
(dpu/dpu)
