liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
January 26, 2023
DPR Panggil Jajaran Pembantu Jokowi, Ada yang Genting?

Jakarta, CNBC Indonesia – Komisi VII DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan sejumlah Menteri dan jajarannya pada Selasa (24/1/2023). Pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EB-ET).

Dalam agenda rapat tersebut, diketahui para Menteri yang dijadwalkan hadir antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan dan Riset dan Teknologi, Menteri. BUMN, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perindustrian dan Ketua Komite II DPD RI.

Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan rapat tersebut akan membahas beberapa hal penting. Di antaranya adalah mekanisme kerja pembahasan RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EB-ET), pembahasan DIM per DIM RUU EBET dan konfirmasi pembentukan Panitia Kerja, Tim Penyusun, Tim Kecil dan Sinkronisasi. Tim.

IKLAN

GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN

Menurut Sugeng, November 2022 lalu, Komisi VII dan jajaran Menteri sebenarnya telah menggelar rapat kerja untuk memperkenalkan pembahasan RUU EB-ET. Komisi VII juga telah menerima DIM RUU EB-ET dari pemerintah. “Komisi VII telah menerima DIM RUU EBET dari pemerintah, sehingga rapat kerja hari ini akan melanjutkan agenda pembahasan RUU EBET,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai DIM yang diterima DPR sebenarnya jauh dari jadwal yang ditetapkan. Hal ini tentu saja telah melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 pasal 49 ayat 2.

“Presiden menugaskan Menteri yang mewakili yang membahas masalah daftar inventaris paling lambat 60 hari sejak tanggal diterimanya surat DPR. Saya khawatir undang-undang ini akan cacat daripada rumit, kita sedang berupaya untuk mereduksinya. supaya jelas,” ujarnya.

[Gambas:Video CNBC]

Artikel Berikutnya

DPR Protes ‘Penjaga’ Hutan-Seafood Dapat Anggaran Kecil

(pgr/pgr)