Jakarta –
Departemen Kehakiman AS sedang menyelidiki Binance karena diduga melanggar sanksi Rusia, yaitu dengan membantu Rusia memindahkan uang melalui pertukaran mata uang kripto.
Dilansir Bloomberg, Rabu (10/5/2023), regulator di berbagai negara kerap bersuara membuat aturan ketat untuk bursa kripto seperti Binance. Tujuannya adalah untuk menghindari penggunaan pertukaran crypto dalam aktivitas ilegal, mulai dari pencucian uang hingga pendanaan terorisme.
Menurut sumber yang dikutip oleh Bloomberg, ada lima orang yang tidak disebutkan namanya, divisi keamanan nasional Departemen Kehakiman AS saat ini sedang menyelidiki apakah Binance atau karyawannya melanggar sanksi terhadap Rusia atas invasinya ke Ukraina.
IKLAN
GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN
Diberitakan sebelumnya, Israel juga telah menyita ratusan akun crypto Binance sejak 2021. Beberapa di antaranya diduga memiliki keterkaitan dengan ISIS dan perusahaan Palestina yang terkait dengan Hamas.
Biro Nasional Pendanaan Terorisme (NBCTF) pemerintah Israel pada 12 Januari menyita dua akun Binance dan isinya. Dalam sebuah dokumen yang baru-baru ini diposting di situs NBCTF, penyitaan dilakukan untuk mengganggu aktivitas ISIS dan merusak rencana mereka untuk mencapai tujuan mereka.
Tidak disebutkan berapa aset yang disita dari kedua akun tersebut atau mengapa kedua akun tersebut diduga terkait dengan ISIS, menurut detikINET dari Reuters.
Di bawah hukum Israel, Kementerian Pertahanan Israel – yang mengawasi NBCTF – berwenang untuk menyita aset yang diduga terkait dengan terorisme.
Binance, yang didirikan oleh Changpeng Zhao pada tahun 2017, menyatakan di situs webnya bahwa pihaknya akan meninjau permintaan informasi dari pemerintah dan lembaga penegak hukum berdasarkan kasus per kasus, dan akan memberikan informasi yang diwajibkan secara hukum.
Tonton Video “Binance dan Valuta Asing Penyebab Kerugian Negara”
[Gambas:Video 20detik]
(asj/fay)
