December 1, 2022
Ada Revisi UU IKN, Ini 41 RUU Usulan Prolegnas Prioritas 2023

Jakarta, CNBC Indonesia – DPR RI, Kemenkum HAM, dan DPRD menyetujui 41 usulan RUU untuk masuk dalam Program Legislatif Nasional Prioritas 2023. UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara (IKN) yang baru-baru ini diusulkan pemerintah untuk ditinjau kembali, kini masuk dalam program tersebut.

Keputusan tersebut diambil dalam rapat kerja antara Legislatif DPR dengan Menteri Humas Yasonna Laoly dan DPD. Rapat digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/11/2022). Rapat dipimpin oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Supratman Andi Agtas.

‚ÄúPemerintah mengusulkan dua RUU tambahan untuk masuk dalam Program Legislatif Nasional Prioritas 2023 karena dinamika pembangunan dan arahan Presiden yaitu rencana perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara dan RUU Pengadaan Barang. dan Jasa,” kata Yasonna dalam sebuah pertemuan.

Lanjutnya, revisi UU IKN juga memuat perubahan terkait pembiayaan dan pengelolaan barang milik negara. Menurut Yasonna, UU IKN juga akan didukung oleh peraturan khusus yang mengatur masalah pembiayaan, investasi atau penanaman modal serta jaminan kelangsungan pengembangan IKN.

Prolegnas Prioritas 2023 terdiri dari 26 RUU yang diajukan DPR, 12 RUU diajukan Pemerintah, sedangkan sebanyak 3 RUU diajukan oleh DPD. Mayoritas fraksi di DPR menyetujui usulan revisi UU IKN untuk masuk Prolegnas Prioritas 2023.

Sementara itu, partai politik di luar pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin, PKS dan Demokrat menyatakan menolak. NasDem masih bimbang atau netral.

“Yang menerima adalah parpol pendukung pemerintah. Yang menolak adalah UKM dan Demokrat,” kata Supratman.

Kesimpulan itu disetujui oleh para peserta rapat. Pertemuan diakhiri dengan penandatanganan Prolegna Prioritas 2023.

Rekomendasi Prolegna Prioritas 2023:

RUU Usulan DPR:
1. Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
2. Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
3. Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
4. RUU tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
5. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
6. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
7. RUU Energi Baru Terbarukan (dalam Prolegnas 2020-2024 tertulis RUU Energi Baru Terbarukan)
8. Rancangan Undang-Undang Perubahan I atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
9. Rancangan Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan.
10. Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
11. Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Bidang Keuangan (Omnibus Law) pada Prolegnas 2020-2024 memuat Rancangan Undang-Undang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Bidang Keuangan (Omnibus Law).
12. RUU Perubahan UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.
13. RUU Larangan Minuman Beralkohol.
14. RUU Kimia.
15. RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
16. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
17. Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
18. Rancangan Undang-Undang Kesehatan (Omnibus Law) Dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Kesehatan Nasional Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024).
19. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
20. Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
21. Rancangan Undang-Undang Farmasi.
22. RUU Masyarakat Adat.
23. RUU Perlindungan Pemuka Agama dan Simbol Keagamaan.
24. RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak.
25. Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
26. RUU Perubahan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

RUU yang diusulkan oleh pemerintah:
27. Rancangan Undang-Undang KUHP.
28. Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata.
29. Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
30. Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.
31. Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
32. Rancangan Undang-Undang Desain Industri.
33. RUU Epidemi.
34. Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
35. RUU Perampasan Harta Kekayaan Terkait Tindak Pidana.
36. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
37. Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Permodalan Negara.
38. Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik

RUU usulan DPD:
39. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
40. Rancangan Undang-Undang Wilayah Nusantara.
41. Rancangan Prolegnas DPD Prolegnas UU Bahasa Daerah yang baru.

Berita selengkapnya >>> Klik di sini

IKLAN

GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN

[Gambas:Video CNBC]

Artikel Berikutnya

Hore! IKN siap dibangun, bagaimana kesiapannya?

(miq/miq)