liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
January 27, 2023
Proyek BTS 4G Bakti Kominfo Baru Rampung 42,5%

Jakarta

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mendesak pemerintah untuk mengubah skema pembangunan jaringan telekomunikasi di daerah Terkecil, Perbatasan dan Terluar (3T).

Desakan ini sejalan dengan instruksi Jaksa AgungKejaksaan Agung) terus menyelidiki dugaan korupsi di Base Transceiver Station (BTS) 4G dijalankan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (kesetiaan) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Infokom).

Ketua APJII Muhammad Arif menyayangkan adanya dugaan tindak pidana dalam proyek BTS yang melibatkan Dinas Kominfo. Padahal, tujuan didirikannya Bakti adalah untuk merencanakan dan mempercepat penyediaan layanan telekomunikasi di kawasan 3T.

IKLAN

GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN

“APJII berharap Kejaksaan Agung bisa mengusut tuntas dugaan tindak pidana tersebut. Alasannya adalah apa yang dilakukan manajemen Kementerian Komunikasi dan Informasi Ini melukai rasa keadilan rakyat Indonesia. Terutama di kawasan 3T,” kata Arif dalam keterangan tertulisnya.

“Kami mengharapkan penyalahgunaan dana publik dalam proyek-proyek pembangunan jaringan telekomunikasi Ini yang terakhir dan praktik korupsi membangun jaringan telekomunikasi untuk masyarakat di 3T tidak akan terjadi lagi di masa mendatang,” tambah Arif.

Pasal 16 ayat 1 UU 36 Tahun 1999 menjelaskan bahwa setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memberikan pelayanan universal. Pada ayat 2 dijelaskan bahwa kontribusi pelayanan universal berupa penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi dan/atau kompensasi lainnya.

Selanjutnya dalam PP 52 Tahun 2000 pasal 26 disebutkan bahwa Universal Service Obligation dapat berupa penyelenggaraan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi, kontribusi berupa komponen biaya interkoneksi, atau kontribusi lainnya.

“Selama ini Kominfo fokus pada kewajiban pelayanan universal terhadap bentuk kompensasi lain berupa dana USO sebesar 1,25% dari pendapatan kotor operator. Padahal filosofi dalam UU Telekomunikasi adalah menyelenggarakan jaringan dan atau jasa telekomunikasi Oleh karena itu, jika arah kebijakan berubah dan operator diminta menghidupkan kembali layanan telekomunikasi di wilayah USO, APJII siap membantu Pemerintah dalam mewujudkan pemerataan akses digital di Indonesia,” kata Arif.

APJII meminta pembangunan infrastruktur telekomunikasi untuk kembali ke filosofi UU 36 Tahun 1999, yaitu operator bertugas untuk membangun langsung di daerah 3T dan kemudian dihitung sebagai kontribusi layanan universal untuk penyediaan jaringan dan atau layanan telekomunikasi karena masih ada banyak daerah di Indonesia yang membutuhkan layanan telekomunikasi.

Dalam memberikan layanan di wilayah 3T, menurut Arif, pendekatan yang paling utama adalah coverage atau pemerataan akses internet terlebih dahulu. Setelah terjadi pemerataan, target bandwidth yang dapat direncanakan adalah pada level dasar dengan kisaran bandwidth 3-8 Mbps per pengguna atau 12-25 Mbps per keluarga. Secara internal, APJII dikenal sebagai pengaman kualitas.

Selain itu, agar pembangunan dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informasi ke depan tepat sasaran dan transparan, tanya Arif saat melaksanakan perencanaan dan pembangunan jaringan telekomunikasisemua pemangku kepentingan terlibat.

“Karena semua penyelenggara jasa telekomunikasi telah berkontribusi pada USO, ke depan APJII dapat terlibat secara intensif dalam perencanaan dan pengembangan bersama pemangku kepentingan lainnya,” ujarnya.

“Kominfo memang memiliki dewan pengawas. Namun dengan kasus korupsi ini, kami mempertanyakan tugas dan fungsinya selama ini yang berasal dari Kominfo dan Kementerian Keuangan. Ke depan, semua stakeholder bisa terlibat aktif. Dan pembangunan . Progres diumumkan secara berkala ke publik,” pungkas Arif.

Simak Video “Kankominfo Kejaksaan Agung Terkait Dugaan Kasus Korupsi BTS”
[Gambas:Video 20detik]

(Agustus/afr)